Putrakepri.com, Bintan – Sejumlah Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, mengeluhkan tersendatnya pasokan minyak goreng subsidi dari Perum Bulog. Kondisi ini membuat rantai pasok ke pedagang eceran hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terganggu.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Bintan, Asy Syukri, mengungkapkan bahwa selama ini kebutuhan minyak goreng subsidi sangat bergantung pada pasokan Bulog seharga Rp14.500 per liter. Harga tersebut dinilai ideal karena memungkinkan para pengecer menjualnya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700 per liter.
Namun, dalam dua bulan terakhir, pasokan tersebut mengalami hambatan serius. Asy Syukri merinci sejumlah kendala yang dihadapi oleh Koperasi Merah Putih di berbagai wilayah:
• Desa Malang Rapat: Ketua Kopdes Heny menyebutkan pasokan normatif sekitar 400 liter per bulan yang biasanya disalurkan ke pengecer dan program Jumat Berkah mendadak kosong pada Juli ini.
• Kopdes Busung: Terpaksa mengambil minyak goreng dari distributor umum tanpa keuntungan layak demi menjaga keberlangsungan usaha 18 pelaku UMKM di kawasan Gurun.
• Wilayah Lain: Kopdes Pengudang, Kuala Sempang, dan Kijang Kota juga mengalami kesulitan serupa dalam memenuhi kebutuhan pengecer di wilayah masing-masing.
Solusi Pembentukan Distributor 1 (D1) Mandiri
Menghadapi krisis pasokan ini, Ketua Koperasi Merah Putih Desa Kuala Sempang, Shalahuddin Syah, mengusulkan agar desanya siap bertransformasi menjadi Distributor Pertama (D1) minyak goreng. Langkah ini bertujuan untuk menyuplai seluruh kebutuhan Koperasi Merah Putih serta para pedagang di Kabupaten Bintan secara mandiri.
Menanggapi usulan tersebut, DKUPP Bintan menyatakan dukungan penuh dan siap memfasilitasi seluruh persyaratan serta perizinan yang dibutuhkan.
“Sampai saat ini di Kabupaten Bintan belum ada distributor satu (D1) minyak goreng kita, sehingga kita sangat kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat dan hanya bergantung pada Bulog. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita pernah menfasilitasi badan usaha mengusulkan D1 minyak goreng kita yang sampai saat ini belum ada kejelasannya. Kami yakin, Dengan adanya D1 mandiri di Bintan, pengawasan peredaran akan jauh lebih mudah dan kebutuhan koperasi bisa terpenuhi,” ujar Asy Syukri, pada Rabu 22 Juli 2026.
Dia juga merujuk pada instruksi Presiden agar produk subsidi pemerintah disalurkan secara maksimal melalui Koperasi Merah Putih hingga langsung menyentuh tangan masyarakat.
Penjelasan Pihak Perum Bulog
Di sisi lain, Kepala Perum Bulog Cabang Tanjungpinang, Arief Alhadihaq, tidak menampik adanya kendala tersebut. Dia mengakui bahwa ketersediaan stok minyak goreng dalam dua bulan terakhir tidak berada dalam kapasitas maksimal.
“Memang selama ini beberapa kopdes disuplai oleh Bulog. Namun, semenjak dua bulan ini, kebutuhan stok minyak goreng kita tidak maksimal, sehingga kami lebih memilih menggunakan skala prioritas. Kami berharap ke depan stok kembali normal dan bertambah, sehingga kebutuhan Koperasi Merah Putih dapat kami suplai sesuai dengan kebutuhannya,” jelas Arief.
Dengan dorongan kuat dari pemerintah daerah dan inisiatif koperasi setempat, pembentukan Distributor 1 di Bintan diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang untuk memutus ketergantungan ekstrem terhadap pasokan luar daerah.(pk/Red)
