DPRD bersama Gubernur provinsi Kepri H Nurdin Basirun sama-sama menyetujui Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD 2017, disahkan menjadi peraturan Daerah (Perda) Hal ini dilaksanakan saat paripurna di kantor DPRD, Pulau Dompak,Tanjungpinang, Selasa (3/7) siang kemarin.
Dalam sambutannya Nurdin menyampaikan ucapan rasa terimakasihnya kepada pihak dewan yang telah memberikan pandangan nya.
Secara garis besar, Nurdin memaparkan jawaban pemerintah terdapat empat agenda besar Pemprov dalam rangka membangun Kepri saat ini. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi, pendapatan daerah, belanja daerah dan pengelolaan keuangan daerah.
Secara umum, Nurdin menjelaskan bahwa terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi bahwa meskipun secara komulatif menurun pemerintah tetap mengupayakan peningkatan.
“Seperti mengembangkan sektor maritim, agrobisnis dan pariwisata serta melakukan sejumlah peningkatan pembangunan infrastrkur,” ujar Nurdin.
Pun terkait inflasi didaerah, Pemerintah terus mengupayakan menekan lajunya seperti membentuk Tim TPID untuk menciptakan stabilitas ekonomi.
Terkait pendapatan daerah, Nurdin melanjutkan bahwa pada tahun 2017 pendapatan meningkat sebesar 11.57 persen sebesar Rp3.2 Triliyun itu mengindikasikan bahwa ini mengalami peningkatan.
“Pemerintah telah melakukan upaya strategis seperti optimalisasi PAD dan pajak, pelayanan samsat serta peningkaktan SDM melalui Bimtek,” terang Nurdin.
Kemudian penjabaran tentang belanja daerah yang sebesar Rp. 3,27 Triliyun serta pengelolaan keuangan daerah Nurdin menjelaskan bahwa pemerintah akan berupaya mempertahankan penyusunannya akan sesuai kaidah yang berlaku.
“Alokasi belanja juga kami akan upayakan dapat terus meningkat,” tutup Nurdin.***
Narasi dan Foto : Istimewa
