Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri kembali menggelar dua rangkaian paripurna Senin (6/8) sore kemarin.
Dua rangkaian paripurna tersebut, masing-masing laporan penetapan tata tertib DPRD untuk disahkan menjadi Perda. Selanjutnya, laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2017 untuk kemudian di sahkan menjadi Perda.
Hanya saja dari pandangan fraksi yang disampaikan, juru bicara fraksi di depan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun, khusus LPP APBD 2017 masih banyak rekomendasi yang mesti diselesaikan Pemprov Kepri dalam rangka pelaksaan anggaran belanja langsung dan tidak langsung Pemerintah daerah.***
Narasi & Foto : Istimewa
