Rapat paripurna Panitia khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap hasil pertanggungjawaban pelaksaan APBD tahun 2017, anggota DPRD Kepri menyoroti sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Pansus Ruslan Casbulatov Pansus mendesak Gubernur Kepri Nurdin Basirun untuk mengevaluasi kepala OPD yang tidak bekerja dengan baik sehingga banyak meninggalkan permasalahan. Hal tersebut terlihat dari temuan BPK dalam laporan hasil pemeriksaannya
“Ada tujuh kepala OPD di Pemprov Kepri yang menjadi sorotan BPK atas laporan keuangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2017 karena banyak masalah. Ini harus menjadi perhatian gubernur untuk mengevaluasinnya,” kata Ruslan
Pansus LHP BPK DPRD Kepri memberikan masukan dan meminta Gubernur Kepri untuk melakukan evaluasi secara mendetil. Sebab, ada juga temuan BPK atas dinas tertentu yang permasalahannya sama setiap tahunnya.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, apa yang menjadi catatan dan masukan juga segala permaslahan di tiap dinas atas laporan BPK dan ditindaklanjuti Pansus DPRD Kepri, akan menjadi masukan yang berharga.***
Narasi & Foto:Istimewa
