Putrakepri.com, Kota Tanjungpinang – Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP.,M.M, bersilaturahmi bersama dengan Forum Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Sei Jang bertempat di Aula Kelurahan setempat, Senin (12/6/2023).
Forum kelembagaan ini terdiri dari Forum RT/RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna hingga Majelis Ta’lim. Hadir juga dalam kesempatan itu Camat Bukit Bestari Husein Alhamid.
Wali Kota Rahma menyampaikan, lembaga masyarakat menjadi mitra pemerintah, tidak bisa dipungkiri tanpa bantuan lembaga masyarakat kinerja pemerintah tidak bisa maksimal.
Rahma mencontohkan salah satu lembaga masyarakat yakni RT/RW. Menurutnya, RT/RW merupakan “polisi” ditempat lingkungannya masing-masing, RT/RW mengetahui segala permasalahan yang ada di masyarakat mulai dari kecil hingga besar.
“Dari urusan paling kecil sampai besar itu ada ranah di RT/RW, semua persoalan ada di mereka,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Rahma, berkewajiban memperhatikan lembaga masyarakat ini. Salah satu bentuk perhatian pemerintah adalah memberikan bantuan BPJSKetenagakerjaan.
Menurutnya BPJS jaminan sosial bertujuan untuk melindungi seluruh pekerja, baik sektor formal (penerima upah) maupun non formal (bukan penerima upah) atas dampak dari risiko-risiko yang mungkin terjadi.
“Seperti resiko kecelakaan kerja, meninggal dunia, serta persiapan memasuki hari tua maupun pensiun, yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya sebagian besar penghasilan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini Pemko telah menganggarkan melalui APBD Tanjungpinang untuk BPJS Ketenagakerjaan RT/RW, tukang parkir hingga nelayan.
“Iuran preminya sudah dibayar Pemko. RT/RW sudah tahun keempat, sedangkan nelayan dan tukang parkir baru tahun pertama. Jadi ucapnya.
Wali kota Rahma juga menambahkan, Pemko Tanjungpinang masih mendata untuk BPJS Ketenagakerjaan kader posyandu dan imam masjid. “Mohon do’anya bapak ibu, mudah-mudahan bisa disetujui anggarannya,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Rahma juga menyampaikan komitmen Pemko Tanjungpinang akan melaksanakan kegiatan rutin yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan setiap tahun di organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Salah satunya contoh penguatan lembaga pertama seperti posyandu, ibu-ibu tidak ada lagi menunggu kegiatan kadang ada dan kadang tidak, saya sudah masukkan kegiatan tiap tahun di Dinkes,” ujarnya.
“Jadi ini bentuk hadir dan perhatian pemerintah masukkan menjadi kegiatan wajib, tidak lagi menunggu harus ada proposal dari lembaga tersebut, tapi sudah ada di rencana kegiatan setiap tahun,” Imbuhnya. (Dinas Kominfo)
