Putrakepri.com, Tanjungpinang- Indonesia saat ini sedang berada di pertengahan dalam masa pemerintahan terakhir Presiden Joko Widodo, sebelumnya beliau sudah 2 kali naik menjadi presiden di Indonesia, dan dengan pasangan yang berbeda pada masing-masing periodenya. Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau yang biasa dipanggil Presiden Jokowi, akan berakhir pada tahun 2024 nanti.
Namun, kendati masih ada 3 tahun lagi sampai pada pemilu selanjutnya, sudah banyak orang-orang maupun parpol yang menyenggol pasal pemilu yang akan datang. Mereka mewanti wanti capres dan cawapres yang mereka inginkan agar ikut dalam pemilu di tahun 2024 nanti.
Bahkan mereka secara gamblang menyatakan ketertarikan mereka terhadap pemilu tahun 2024
mendatang, dan sudah memiliki beberapa calon yang akan mereka naikkan nantinya.
Hal ini juga masih terjadi sampai saat ini, seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga adalah Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid.
Beliau mengatakan, “ Saya sependapat, bahkan saya sudah sampaikan agar para kandidat yang mau tidak malu-malu kucing.” Katanya pada Selasa (7/12).
Kemudian Jazilul berpendapat lagi, “Koalisi lebih awal akan juga menjadi bagian dari pendidikan politik agar masyarakat dapat menilai kesungguhan dan visi misinya.” Kata Jazilul.
Setali tiga uang dengan Jazilul, Ketua DPD PKS Mardani Ali Sera, juga menyerukan hal yang serupa tentang pemilu tahun 2024 mendatang. “ Saya setuju parpol melakukan koalisi dan penjajakn jauh-jauh hari. Sehingga tidak membeli kucing dalam karung.” Katanya pada Senin (6/12).
Dari pemaparan pendapat dari 2 orang yang mewakili beberapa orang dan kelompok yang juga ikut mendukung adanya koalisi lebih awal untuk pemilu than 20214 nanti.
Apabila dilihat dari keefektifan dan keefisienan dalam hal pemilu, saranan dari para tokoh di atas memang sangat bagus apabila diaplikasikan untuk pemilu mendatang. Hal ini karena, pada pemilu-pemilu sebelumnya para calon presiden dan calon wakil presiden yang akan mencalonkan diri dari masing-masing partai, diumumkan pada beberapa minggu atau bulan sebelum pemilu akan dilaksanakan.
Hal tersebut membuat rakyat tak punya waktu yang lebih untuk mengenal lebih dalam dan meneliti apakah calon-calon pemimpin itu sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau tidak. Pada masa sebelumnya, pemilu menjadi ajang perebutan suara terbanyak, namun hal ini bukan hasil murni karena beberapa orang yang masih belum mengerti esensi dari pemilu itu sendiri dan hanya ikut-ikutan saja, dengan diiming-imingi dengan hadiah uang dan barang lainnya.
Sehingga tidak ada penilaian yang murni dalam pemilu-pemilu sebelumnya, karena jangka waktu yang sedikit untuk para calon berusaha membuktikan kepada masyarakat tentang
mengapa mereka pantas untuk dipilih dan terpilih menjadi pemimpin mereka. Maka, para calon akan berusaha keras dalam mencapai semua yang dibutuhkan rakyat dan membuktikan bahwa mereka pantas. Karena, apabila kursi tersebut dicapai dengan banyak rintangan dan perjuangan, maka nantinya pemerintah yang terpilih akan merasakan tanggungjawab yang sesungguhnya dan beban itu dipikulnya dengan sepenuh hati dan bukan hanya janji manis di awal saja.
Namun, hal yang membuat segala pembicaraan ini menjadi hal yang buruk adalah, pemilihan timing yang kurang pas. Mengingat kondisi Indonesia yang belum juga lepas dari kekangan pandemi Covid-19, dan ditambah lagi pada awal Desember ini sudah ada beberapa kali permasalahan yang menimpa masyarakat. seperti permasalahan meletusnya Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
Bencana ini memang sangat tiba-tiba, bahkan alat yang biasa digunakan untuk mendeteksi bencana seperti ini pun tidak menangkap sinyal apapun sebelum kejadian. Peristiwa ini memakan cukup banyak korban dan menenggelamkan sejumlah rumah yang hancur tak tersisa tertimbun muntahan dari gunung tersebut.
Banyaknya korban yang berjatuhan, sakit, luka-luka, dan meinggal, hingga yang mayatnya belum ditemukan oleh Tim SAR. Tangisan pilu menggema disana-sini dan menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Pada saat seperti ini mereka sangat membutuhkan uluran tangan
dari semua pihak.
Pihak utama yang harus memperhatikan dan membantu mereka adalah pemerintah dan seluruh jajarannya. Membantu rakyat yang sedang kesusahan bukan hanya tugas presiden seorang saja, namun juga tugas dari para wakil-wakil rakyat yang sudah dipilih dan bersumpah untuk mengabdikan diri mereka demi bangsa dan negara, serta melakukan semuanya untuk kepentingan masyarakat.
Di saat rakyat sedang kesulitan bertahan hidup, para wakil rakyat di atas sana malah sedang berdebat dan sibuk mengurusi pemilu yang masih ada waktu 3 tahun lagi sampai pada masanya.
Bukankah menunda satu tahun atau satu bulan saja untuk membahas hal tersebut akan lebih baik? Bagaimana bisa fokus yang harusnya saat ini adalah pada masyarakat, malah terpecah
karena sibuk mewanti-wanti kursi yang masih terisi.
Wakil rakyat yang dipilih dari rakyat, namun saat sudah duduk di bangku kekuasaan maka akan susah untuk melihat ke bawah. Seharusnya, mereka membantu memberikan jalan keluar tentang bagaimana cara mengevakuasi warga yang selamat dan bantuan apa yang dapat mereka berikan untuk para korban di sana.
Serta mereka setidaknya bisa hanya dengan meng-up atau menaikkan permasalahan ini dan mengajak masyarakat untuk ikut membantu para korban di sana serta tetap tenang di rumah demi kebaikan bersama. Peranan ini bukan hanya semata-mata tugas presiden saja, apabila mereka tidak bisa membantu setidaknya jangan menambah atau membuat isu yang akan menutupi perkembangan bencana yang sedang dihadapi oleh saudara kita di Lumajang sana.
Pada akhirnya, seharusnya mereka tahu serta paham mengenai pemilihan waktu dan tempat yang tepat untuk mengangkat atau membicarakan suatu permasalahan yang bisa dibilang cukup serius.
Oleh Firha Adhera Mahasiswi Stisipol
