Putrakepri.com, Tanjungpinang – Pemko Tanjungpinang, menggelar kegiatan optimalisasi kebijakan strategis pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Pemko Tanjungpinang, Jum’at (11/8/2023) di Trans Convention Center (TCC) Hotel Aston
Jl. Adi Sucipto, Batu 11 Tanjungpinang.
Kegiatan yang dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Agus Fatoni, Plh.Direktur Perencanaan Penganggaran Kemendagri, Muhammad Valiandra, dan Plt.Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Rikie, tersebut, dibuka oleh Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma,S.IP.,M.M.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tanjungpinang, Rahma mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rombongan jajaran Kemendagri yang sudah bersedia hadir dikegiatan ini.
“Alhamadulillah dengan kesibukan bapak Dirjen, masih ingin menyempatkan hadir di Kota Tanjungpinang, padahal setelah ini jajaran Dirjen langsung bertolak ke Batam dengan acara yang sama dengan berbagai kepala daerah yang hadir. Tapi kami dari pemko tidak perlu ke luar daerah lagi atas kehadiran dirjen ke sini,” kata Rahma.
Disela-sela itu, Rahma menyampaikan, sedikitnya ada sekitar 211 pejabat Pemko Tanjungpinang baik eselon II, III dan IV yang hadir di kegiatan ini.
“Dengan kehadiran pejabat saya ini semoga bisa mendapatkan masukan dan pelajaran dari dirjen terutama tentang pengelolaan keuangan daerah, dan penyusunan APDB tahun 2024 lebih baik lagi,” harapnya.
Menurutnya, bila ASN bisa mengelola keuangan dengan baik, maka kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan dan kegiatan lainnya akan berjalan efektif dan efisien.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pejabat serta ASN yang menyangkut tentang pengelolaan keuangan. Rahma menyebut, selama ini pengelolaan keuangan di Pemko Tanjungpinang dinilai sangat berjalan maksimal.
“Dari beberapa tahun lalu, apalagi ketika Covid-19, alhamdulillah berkat kerja keras pejabat dan ASN saya, program yang diprioritaskan bisa dijalankan,” sebutnya.
Kendati demikian, untuk supaya lebih matang lagi, ia berharap kepada seluruh pejabat yang hadir agar tidak segan-segan bertanya dan berkonsultasi langsung kepada jajaran Kemendagri pada kegiatan ini.
“Saya harap, bapak-ibu seluruh pejabat pemko, dapat bertanya langsung kepada dirjen. Terkait tantangan dan menjadi kendala pengimplementasian yang berhubungan dibidang masing-masing,” tukasnya.
Ditempat yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Agus Fatoni mengapresiasi kepada Wali Kota Tanjungpinang, Rahma yang sudah menggelar kegiatan tentang pengelolaan keuangan daerah ini.
Menurutnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu harus memiliki SDM yang unggul, sehingga dalam penyusunan APBD bisa lebih tepat sasaran.
“Pengelolaan keuangan sangat penting. Tidak ada gunannya uang banyak kalau ASN atau SDM tidak bisa mengelola, malah menjadi petaka,” terangnya.
Sebaliknya, kata dia, jika anggaran sedikit namun dikelola dengan efektif maka banyak prestasi dan kemajuan yang bisa dicapai.
“Saya lihat, APBD Tanjungpinang hanya Rp 1.052 triliun. Ini tidak terlalu besar apalagi sebagian digunakan untuk belanja pegawai,” terangnya.
Oleh karena itu, ia berharap SDM harus pintar-pintar mengelola keuangan serta harus bisa memahami peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Tidak semua aktifitas harus dengan uang. Banyak aktifitas non fisik misalnya membuat perda tidak perlu anggaran yang banyak, bisa mengambil contoh di daerah lain dalam waktu tak banyak pasti rampung,” terangnya.
Ia menambahkan, Presiden RI dan Menteri Keuangan banyak mengeluhkan terhadap kegiatan yang dilakukan, karena bukan merupakan kegiatan skala prioritas.
“Misalnya hanya untuk rapat, perjalanan dinas dan honor. Oleh karena itu, diharapkan dalam penyusunan anggaran harus bisa disusun mana yang skala prioritas,” tuturnya.
Ia pun sedikit memberi kisi-kisi, apabila ingin mengelola keuangan yang baik, harus disusun terlebih dahulu dan mengelola perencanaan.
“Apa saja yang diprioritaskan, susun baik-baik sehingga nantinya bisa dilaksanakan dengan benar dan tepat,” ucapnya.
Dirinya juga menyebut, selama ini banyak keluhan dan masukan bahwa program tak jalan karena ASN nya takut, misalnya takut salah, takut Aparat Penegak Hukum (APH) dan lainnya.
“Hal itu terjadi karena kita tidak yakin apa yang kita kerjakan. Sebab tidak paham aturan menjadi salah satu kendala. Jika paham aturan maka akan gampang menjalaninya,” ujarnya.(Pk/Dinas Kominfo)
