JAKARTA — Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah mengajak semua elemen aparatur baik ditingkat pelaksana dan pengawas bersama sama komitmen membangun sinergitas. Sinergitas ini dibangun untuk menjaga segala kegiatan pemerintahan baik pelayanan publik juga khususnya dibidang pembangunan berjalan semestinya.
“Kita mulai dari diri sendiri sehingga pekerjaan yang kita lakukan selalu mengarah sesuai tujuan dan taat aturan,” ujar Arif usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2019 di Hotel Bidakara, Jl.Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (21/3). Rakornas ini dibuka langsung Wakil Presiden HM Jusuf Kalla.
Menurut Arif, pentingnya pengawasan itu tidak terlepas dari mewujudkan hasil kerja yang maksimal, efisien dan efektif. Terkhusus bagi aparatur pengawas didaerah lebih dikhususkan bagaimana pengawasan tersebut diarahkan kepada pembinaan kepada aparatur birokrat dan semua sendi kegiatan pemerintahan.
“Pengawasan internal harus lebih di fungsikan secara optimal kedepan,” lanjutnya.
Arif pun sependapat dengan arahan Wapres JK yang mana setiap anggaran harus bermuara kepada pembangunan dalam upaya menciptakan kesejahteraan secara merata.
“Kita harus tanamkan mindset bagaimana setiap anggaran satu rupiah pun harus mengarah kepada terciptanya pelayanan publik yang maksimal dan kegiatan pembangunan terlaksana,” kata Arif.
Wapres JK dalam arahannya mengatakan keberadaan fungsi pengawasan dalam menjalankan roda pemerintahan merupakan hal vital dalam menentukan baik tidaknya hasil pekerjaan yang akan diselesaikan, selain tentunya harus selaras dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan.
“Fungsi pengawasan menjadi urgensi penting dalam rangkaian dalam menjalankan tugas dan fungsi di intern pemerintahan agar hasil yang didapat menjadi benar sesuai yang diharapkan,” ujar Wapres JK.
Menurut JK, Rakornas ini menjadi pertemuan yang penting dalam upaya mensinkronisasikan dan menyelaraskan bentuk pengawasan dalam setiap lintas sektor baik dipusat maupun didaerah, terlebih dalam penggunaan anggaran yang harus lebih berfokus dan bermakna langsung dalam upaya membangun dan memakmurkan bangsa secara adil.
“Fungsi pengawasan harus dilakukan dengan baik dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal,” lanjutnya.
Apalagi dewasa ini keberadaan teknologi serta merta ikut berperan dalam menjalankan sistem pemerintahan, JK ingin semua aparatur terkait dapat lebih jeli dan mampu mengambil kesempatan ini untuk memanfaatkan teknologi agar setiap pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif.
“Lembaga pengawas dituntut harus berperan aktif dan bekerja keras dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” himbau JK.
Dalam pada itu, Kepala BPKP selaku Ketua Panitia Ardan Adiperdama melaporkan Rakornas sendiri merupakan agenda tahunan yang telah diselenggarakan sejak tahun 2015 dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang akuntabilitas pembangunan nasional serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penguatan aparat dan sistem pengendalian pemerintahan.
“Berfungsinya sistem pengendalian pemerintah akan menghasilkan pencapaian tujuan organsisasi, ketaatan akan aturan serta menjaga aset daerah dan negara,” ujar Ardan.
Dengan tema “Penguatan Pengawasan Aparat Intern Pemerintah dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan yang Berkualitas”. Rakornas sendiri diikuti sebanyak 1.300 orang peserta dengan mengundang sejumlah pembicara antara lain: Menteri Keuangan, Menteri Kominfo, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN-RB. Selain itu dilakukan pula diskusi panel dengan narasumber: Sekjen Kemenlu, Irjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Gubernur NTB.(R)
