Putrakepri.com, Lingga-Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy meminta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III atau Syahbandar Dabo Singkep bertindak tegas terapkan aturan terhadap pihak swasta yang melakukan bongkar muat Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah hukumnya.
Selama ini, dengan berdalih kepentingan masyarakat banyak aturan yang dilanggar hingg berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat disekitarnya.
“Jangan bawa kepentingan masyarakat umum untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan. Intinya aturan itu yang terpenting,” kata Neko Wesha Pawelloy kepada ignnews.id, Kamis (06/04/2023).
Pemkab Lingga selama ini selalu mendukung kegiatan investasi apapun beraktivitas. Namun aturan dan ketentuan harus dipatuhi agar investasi yang masuk agar tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi terpenuhi.
“Bukan hanya mencari keuntungan atas nama masyarakat dengan melanggar aturan,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa Neko ini, menyayangkan pernyataan Syahbandar Dabo Singkep terkait bongkar muat BBM di wilayahnya yang seakan membenarkan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan alasan untuk kepentingan masyarakat luas. Pemkab Lingga telah memberikan dispensasi agar perusahaan segera mengurus perizinan sesuai aktivitas yang dilakukan perusahaan.
“Pemkab Lingga melalui Dinas Perhubungan telah berkali menyurati PT SSS yang melakukan bongkar muat. Namun surat peringatan yang tidak pernah diindahkan ,” terangnya
Sebelum melakukan penutupan pelabuhan untuk bongkar muat PT SSS, Pemkab Lingga melakukan melakukan inspeksi ke lokasi pembongkaran BBM tersebut ditemukan banyak ketentuan keselamatan dan keamanan yang dilanggar perusahaan.
“Jangan sampai nanti ceritanya mafia berlindung kepentingan masyarakat. Sejatinya syahbandar harus berkoordinasi dengan kementerian perhubungan,” tegas Neko.
Kepala Syahbandar Dabo, Mahyuddin, mengaku dilema dalam menyikapi bongkar muat BBM di wilayah kerjanya. Satu sisi sesuai ketentuan bongkar muat BBM harus dilakukan di pelabuhan khusus Namun, BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat yang tidak dapat ditunda.
“Keamanan dan keselamatan masyarakat harus diutamakan. Semua pihak harus duduk bersama untuk menyikapi hal ini,” kata Mahyudin. (Pk/tengku)
