Putrakepri.com, Tanjungpinang – APBD murni Tahun 2022 mendatang diprediksi turun dari prediksi, dan tidak sesuai dengan RPJMD, rancangan awal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri. Penurunan ini justru dipandang sebagai kegagalan Anggota Banggar Wahyu Wahyudin, bagi pemprov menggali potensi PAD yang ada.
Anggota Komisi 4 DPRD ini, bahkan membandingkan asumsi APBD yang dikola Kabupaten Kota justru ada yang realistis, dibandingkan asumsi APBD Kepri yang diprediksi hanya mampu bertahan di angka Rp 3,7 triliun.
Politisi Golkar Kepri H Teddy Jun Askara (TJA) menyikapi hal tersebut. Kenapa rancangan struktur APBD Kepri 2022 bertahan di angka Rp 3,7 triliun, karena salah satu penyebabnya ada aturan yang mengatur tentang penggunaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang tidak lagi menjadi struktur di APBD Kepri seperti tahun tahun sebelumnya. Tahun ini, penggunaan dana BOS, langsung diserahkan ke Kabupaten dan Kota. Sehingga tidak dapat digunakan dalam struktur APBD murni 2022.
“Saya sangat menyayangkan, kok ada anggota Banggar, di komisi 4 menyampaikan informasi yang simpang siur. Tentang besaran anggaran murni APBD 2022 ini ke publik, memberikan informasi itu harus jelas ke masyarakat, tidak boleh sepenggal-sepenggal, harus diurut,” tegas TJA melalui ponsel, Kamis malam.
Ia merincikan, jika dana BOS tersebut masuk dalam struktur APBD tahun 2022, maka bukan tidak mungkin, prediksi capaian ABPD murni 2022, mampu tembus Rp 4,1 triliun.
Hal sekecil ini, sambung dia, harusnya dipahami Wahyu Wahyudin sebagai anggota Banggar yang juga ikut dalam tahap demi tahap pembahasan APBD murni 2022 saat ini.
”Aturan terbaru dana BOS Kabupaten dan Kota sebesar itu langsung by transfer dari pusat ke daerah, sedikitnya Rp 400 miliar, itu penyebabnya kenapa menurun struktur pendapatan APBD provinsi menjadi, Rp 3,7 triliun,” jelasnya.
”Jangan sampai informasi mis seperti ini, masyarakat berbeda dengan kita, hingga akhirnya, Pak Gubernur disalahkan, seolah-olah disinikan, Pak Gubernur di sudutkan kita tidak mau seperti itu. Kita maunya kawan-kawan DPRD ini, menjelaskan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat,” tambahnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar Kepri ini, bahkan menegaskan sampai saat ini progres pembahasan APBD murni 2022 belum sepenuhnya rampung di meja pembahasan anggota Banggar. Menurutnya, dari asumsi hari ini, bisa saja sebelum disahkan ada penambahan dari potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.
“Lagian, pembahasan di tingkat Banggar, belum selesai, sudah bisa beramsumsi,” tutup TJA demikian. (***)
