Pemkab Karimun dan Perwakilan BPKP Kepri Teken MoU terkait Tata Kelola Pemerintahan

Karimun, Kepri26 Dilihat

Putrakepri.com, Karimun – Bertempat di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si.bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun H. Muhammad Firmansyah M.Si. dan jajarannya melakukan kunjungan kerja dalam rangka penandatangan Nota Kesepakatan Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa antara Pemerintah Kabupaten Karimun dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Bupati Karimun menyampaikan bahwa pihaknya selama ini sering meminta pendapat atas isu strategis kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau sehingga merasa perlu menandatangani Nota Kesepakatan tersebut.

Aunur Rafiq berharap agar BPKP dapat lebih intens mengawal tata kelola di Kabupaten Karimun. Lanjutnya Aunur Rafiq mengatakan beberapa kegiatan yang memerlukan pendampingan antara lain peningkatan kualitas SPIP, kapabilitas dan kualitas APIP, kualitas penataan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kualitas pengawasan penyelenggraan pemerintahan desa, kualitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset desa, kualitas tata kelola BUMD, BLUD dan BUMDESA, serta pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah desarah, pemerintah desa, BUMD/BLUD dan BUMDESA.

Dalam sambutannya Mardiyanto Arif selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan apresiasi atas raihan berbagai prestasi Kabupaten Karimun antara lain predikat WTP berturut-turut atas LKPD Kabupaten Karimun, skor MCP tahun 2023 yang meningkat, capaian level 3 maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Kabupaten Karimun, serta penanganan penurunan angka stunting yang mampu melampaui target nasional.

Mardiyanto berharap kinerja yg baik dapat semakin ditingkatkan dengan Nota Kesepahaman ini. Adapun beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain tata kelola keuangan desa agar didukung dengan pembayaran non tunai, komposisi belanja pegawai dan infrastruktur publik dalam APBD yg belum ideal, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Kunjungan diakhiri dengan penandatangan Nota Kesepakatan oleh Bupati Karimun dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau serta pertukaran cindera mata disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun dan jajarannya, serta para Korwas Perwakilan BPKP Kepri.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *