Putrakepri.com, Tanjungpinang – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ( Menpan-RB ) H Abdullah Azwar Anas M.Si meresmikan Mal Pelayanan Publik ( MPP ) di Jl Agus Salim Kota Tanjungpinang, dengan membunyikan gong tanda dubukanya MPP dan penandatanganan MoU, Rabu ( 26/10 ) siang
Dijetahui MPP Kota Tanjungpinang ini menjadi MPP ke-75 di Indonesia dan yang ke-2 di Provinsi Kepri, yang nantinya terdapat 151 jenis layanan dari 31 instansi yang terintegrasi dalam MPP.
Namun sebelumnya sekitar pukul 10.30 WIB, Menpan-RB memberikan pembekalan kepada gubernur Provinsi Kepri, Walikota dan Bupati se- Kepri, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan forkopimda di lingkungan provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di hotel CK.
Mal pelayanan publik Kota Tanjungpinang yang bertempat di Exs Kantor Walikota dengan ornamen Melayu dan berdiri di atas tanah 19.689 M2 dengan di bangun secara bertahap. Dilengkapi kantin dan toilet serta tempat area merokok.
Walikota Tanjungpinang, Rahma mengatakan kehadiran MPP ini menjadi rumah kebersamaan yang menyatukan layanan pemerintah, instansi vertikal, BUMN serta swasta untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Di sini, layanan, mulai dari akta kelahiran, SIM, pasport, KTP, pertanahan, pernikahan, hingga perizinan ada. Kita hadirkan MPP sebagai bukti kita bergotong royong memberikan kemudahan untuk masyarakat.Pemko Tanjungpinang berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima dengan menempatkan petugas yang sopan dan profesional,” ujarnya
Pada kesempatan yang sama Menpan-RB dalam sambutannya menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo reformasi birokrasi yakni satu birokrasi yang berdampak dirasakan langsung masyarakat kedua reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas ketiga birokrasi lincah dan cepat
“Program prioritas Kementrian Pan RB Menerjemahkan arahan Presiden Jokowi yaitu ada tujuh program pertama pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian, berdampak pada jutaan ASN, Penerapan reformasi birokrasi tematik pada 4 kluster prioritas, Tranformasi profesionalisme ASN berbasis digital ( meliputi penyederhanaan birokrasi dan jabatan fungsional ) dan penataan tenaga non ASN, akselerasi pembentukan mal pelayanan publik/MPP dan MPP digital di seluruh Indonesia, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan, tata kelola dan ASN menuju IKN Nusantara dan DOB Papua terakhir Tranformasi sistem pendidikan ASN mendukung percepatan reformasi birokrasi tematik,” jelas Menpan RB.
Dirinya melanjutkan probabilitas terjadinya resesi daya tahan Asia hadapi resesi seluruh dunia negara Indonesia sebesar 3 persen. Inflasi Indonesia jauh terkendali menuju Indonesia emas masuk 4 besar ekonomi dunia pada tahun 2050. Penerapan reformasi birokrasi tematik menerjemahkan arahan Joko Widodo yaitu RB pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan prioritas aktual presiden dan digitalisasi administrasi pemerintahan. (DW)
