PutraKepri.com, BINTAN –Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos menghadiri pertemuan dengan Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM di Gedung Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (1/10) siang.
Rapat juga dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah Kabupaten Bintan Moch Setioso , Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Luki Zaiman Prawira, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tamsir, M.Si, Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Bintan Herry Wahyu, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan Herika dan unsur terkait lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM memaparkan terkait pentingnya inovasi dalam peningkatan kinerja pemerintah. Kabupaten Bintan sendiri menurutnya sangat baik dalam kinerja pemerintah, dimana tahun 2017 yang lalu saja Kabupaten Bintan mampu mencapai prestasi Kinerja Pemerintahan Terbaik se Sumatera dan rangking ke 19 secara nasional dari 397 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
” Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan sangat kita apresiasi dimana tahun 2017 yang lalu mampu mencapai rangking 19 dari seluruh Indonesia dengan pencapaian kinerja ” sangat tinggi “. Kita harapkan Kabupaten Bintan akan mampu terus melakukan inovasi dalam peningkatan kinerja pemerintahan sehingga tercipta sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ” ujarnya
Sementara itu, Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos mengungkapkan terkait pentingnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah sendiri harus rutin melakukan koordinasi ke pemerintah pusat dalam hal ini kementerian terkait agar pelaksanaan pembangunan tidak saja berdasarkan anggaran APBD namun juga diaplikasikan melalui anggaran APBN.
” Koordinasi ke pemerintah pusat dalam hal ini ke kementerian-kementerian terkait sangatlah penting. Agar kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah juga didukung oleh pemerintah pusat untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan yang good governance ” tutupnya.(PK/HMS)
