Beranda Kepri Tanjungpinang Ini Kata Lurah MKP, Terkait Bangunan Rumah BSPS di Lahan Milik...

Ini Kata Lurah MKP, Terkait Bangunan Rumah BSPS di Lahan Milik Djodi

0

Putrakepri.com-Tanjungpinang-Program bantuan perumahan dari pemerintah pusat berdasarkan putusan Kementrian PUPR untuk rumah tidak layak huni atau program bedah rumah telah dilaksanakan. Namun rumah tidak layak huni yang akan di bangun menjadi rumah yang tergolong mewah, megah namun tegak di atas tanah milik orang lain, terjadi di daerah kelurahan Melayu Kota Piring, Tanjungpinang.

Menurut Lurah Melayu Kota Piring, Balqis Rizky Ananda, mengatakan pembangunan rumah milik Jamilah hanya berdasarkan syarat surat keterangan kepemilikan lahan. Lahan milik Jamilah itu di akuinya didapat dari hasil hibah oleh Anton. Oleh karena itu Jamilah mendapat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementrian PUPR.

Baca Juga :   Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang

“Pada saat pembangunan itu berjalan masuk laporan dari Djodi Wirahadikusuma yang mengklaim bahwa pembangunan rumah itu di atas tanah milik Djodi, untuk itu pihak kelurahan memanggil Jamilah selaku pemilik rumah ke kantor lurah,” terangnya saat diruang kerjanya, Kamis (23/9/21).

Dari hasil laporan itu pihak kelurahan menampung dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak. Jamilah datang bersama Amran Lubis selaku kuasa hukumnya dan Viona dari pihak pendamping BSPS.

“Untuk saat ini pihak kelurahan meminta bangunan itu diberhentikan sementara, bukan berarti tanah itu dalam sengketa, karena itu perlu pembuktian. Dalam hal ini pihak BSPS menolak karena info dari pendamping BSPS, pembangunan itu sifatnya stimulan. Sehingga pihak pemilik rumah harus membuat pernyataan jika bermasalah lahannya untuk kedepannya tanggung jawab Jamilah, selaku pemilik rumah,” terangnya.

Baca Juga :   Kepri Siap Laksanakan BIAN Tingkat Nasional Tahun 2022

Intinya bantuan pembangunan rumah tidak layak huni itu syaratnya dengan tanah milik sendiri dan tidak dalam sengketa. Dengan bantuan itu pembangunan rumah tidak layak huni itu harus siap dalam satu bulan.

“Dan jika dalam surat pernyataan yang dibuat diatas hitam dan putih ternyata pemilik rumah bermasalah dengan tanahnya harus siap konsekuensinya kelak rumah itu akan di robohkan kemudian hari,” pungkasnya. (Joen)

Artikulli paraprakMenjadi Irup HUT Kepri ke-19, Gubernur Sampaikan Capaian Pembangunan Kepri
Artikulli tjetërBacakan Visi Misi, Wagub Marlin Ingatkan Tekad Bawa Kepri Semakin Makmur

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.