Putrakepri.com, Dompak – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepuluan Riau Tahun 2023 secara resmi dibuka Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad yang ditandai pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Kepri Hj Marlin Agustina di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (29/03).
Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Kepri Tahun 2023 ini digelar Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Provinsi Kepri dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun oleh setiap Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2024 disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang telah disepakati bersama antara Eksekutif dan Legislatif melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021.
RKPD yang berpedoman kepada RPJMD bermakna RKPD memuat semua target dan capaian RPJMD sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun Visi tersebut adalah “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”.
Untuk memberikan arah dalam perencanaan pembangunan tahun 2024, maka RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mengusung tema “Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional”.
Gubernur Ansar mengatakan melalui tema tersebut, prioritas pembangunan daerah di tahun 2024 akan diprioritaskan dalam tiga pokok utama yaitu optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya.
“Untuk pengoptimalan potensi perekenonomian daerah akan kita tempuh dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, pemanfaatan sektor pertanian, kelautan serta perikanan, dan peningkatan pendapatan asli daerah,” kata Gubernur Ansar.
Selanjutnya pembangunan infrastruktur wilayah akan dicapai dengan strategi percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan antar pulau dan pesisir.
“Adapun pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya adalah dengan penyelenggaran pemerintahan berbasis teknologi informasi yang terbuka dan terintegrasi, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, pelaksanaan manajemen ASN yang profesional, peningkatan mutu dan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan harmonisasi antar umat beragama,” lanjut Gubernur Ansar.
Ansar juga menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Daerah terkait dengan Pengendalian Inflasi, Penurunan Kemiskinan Ekstrem sampai dengan
0% pada tahun 2024, Fokus penurunan stunting, Memastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu Tahun 2024.
“Saya mengajak kepada semua Bupati dan Walikota agar dapat melaksanakan direktif Presiden tersebut dan menjadikan kelima hal
diatas sebagai prioritas dalam perencanaan tahun 2024 mendatang”, ungkap Ansar.
Musrenbang RKPD Tahun 2023 dihadiri juga oleh Kepala Biro Perencanaan Ortala Rohmad Supriyadi, Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Hj. Dewi Kumalasari Ansar, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri Raden Hari Tjahjono, Gubernur Kepri Periode 2005-2010 H. Ismeth Abdullah, Ketua DPRD Provinsi Kepri 2004-2014 Nur Syafriadi.
Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Irvansyah, Kajati Kepri Rudi Margono, Kaskoarmada I Laksamana Pertama TNI Sawa, Danrem 033/WP Laksamana Pertama TNI Yudi Yulistyanto, Kazona Bakamla Barat Laksmana Pertama TNI Syufenri, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepri H.M Sutomo.
Danlanud RHF Kolonel Nav Arief Budiman, Bupati Bintan Roby Kurniawan,S.P.W.K, Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim, S.Ag., M.Si. Ketua DPRD Karimun M. Yusuf Sirat, Sekda Batam Jefridin, Sekda Natuna Boy Wijanarko Varianto, SE, Staf Khusus Gubernur Kepri, Sarafudin Aluan, Endri Sanopaka, Suyono Saeran, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD Provinsi Kepri, Kekerabatan Masyarakat Kepri dari Jakarta, Pekanbaru, Jogyakarta, Surabaya, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, LSM, Jurnalis, dan sejumlah stakeholder lainnya.
Ditempat Yang berbeda Kepala Dinas Kelautan Prikanan Provinsi Kepulauan Riau saat di wawancarai media Putra Kepri menjelaskan kami siap dan berkomitmen membantu Gubernur dalam menjalankan RKPD dan RPJMD sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil.
Pada Musrembang 2023 ini kami juga telah memaparkan permasalahandan usulan yang ada, arah kebijakan,target indikator kinerja utama, Rencana prioritas pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2024.
Pemberian asuransi bagi nelayan untuk 7 Kabupaten Kota yang telah kami usulkan pada musrembang 2023 untuk Kabupaten Natuna berdasarkan armada kapal kurang dari 5 GT yang sudah di konfirmasi sebanyak 6.501, kota Batam 2.879, Kabupaten Karimun 4.000, Tanjungpinang1.519, Kabupaten Bintan 8.200, lingga 10.200 dan Kepulauan Anambas 2.919, dengan total 36.228. dari usulan sebanyak 58.819 yang baru terkonfirmasi sebanyak 36.228, tentunya kami berharap ini semua akan terkonfirmasi semua.
Wilayah Konservasi Kepulauana Riau, Pencadangan Kawasan konservasi Provinsi Kepulauan Riau seluas 1.947.120,12 Ha yang terletak di Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kabupaten Natuna dan KabuPaten Lingga (sebagaimana Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1050 Tahun 2019).
Kawasan konservasi Provinsi Kepulauan Riau yang sudah ditetapkan seluas 134.007,88 Ha di Kabupaten Bintan (sebagaimana Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 Tahun 2022), Target Kawasan konservasi Provinsi Kepulauan Riau pada RPJMD 2021-2026 sebanyak 4 Kawasan, namun hingga saat ini yang terealisasi baru 1 Kawasan di Kabupaten Bintan.
Iya juga menambahkan rencana bantuan usulan Dinas Kelautan Provinsi Kepri kepada Masyarakat Tahun anggaran 2024 bisa terealisasi dengan harapan kita bersama.
“usulan bantuan kepada masyarakat diantaranya bot pancung kayu mesin 15 PK, kapal penamgkap ikan, sampan Fiber, mesin tempel, bubu ketam, jaring udang, jaring tenggiri,kawat bubu dan masuh banyak lagi keperluan alat tangkap nelayan yang benar-benar mereka butuhkan,”Tutup Kadis DKP Prov Kepri saat Diwawancarai.(PK)
