Beranda Kepri Anugerah KIP Kepri 2022, Bentuk Komitmen Pemprov Kepri Implementasikan UU No 14...

Anugerah KIP Kepri 2022, Bentuk Komitmen Pemprov Kepri Implementasikan UU No 14 Tahun 2008

0

Putrakepri.com, Kepri- Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Raja Hery Mokhrizal menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Kepri tahun 2022 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Senin (28/11).

Kegiatan ini juga disejalankan dengan pembukaan pelatihan Bahasa Inggris (Conversation Course) Bidang Humas dan Jurnalis Kepri 2022.

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar melalui Hery Mokhrizal mengatakan bahwa Pemprov Kepri berkomitmen mengimplementasikan keterbukaan informasi publik yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga harus diwujudkan dan dilaksanakan badan publik.

“Keterbukaan informasi publik adalah salah satu agenda mandatori peraturan perundang-undangan yang harus diwujudkan, dipatuhi dan kita laksanakan. Serta sebagai salah satu upaya pembangunan daerah,” ungkapnya.

Kemudian, Hery Mokhrizal mengatakan, keterbukaan Informasi juga dapat dimaknai dengan memposisikan publik untuk melakukan pengawasan, sehingga publik dapat mengetahui dan merespon sesuatu hal.

Baca Juga :   Margiono Segera Teken SK PWI Tanjungpinang- Bintan

“Memaknai keterbukaan informasi ini, kita memposisikan publik sebagai pengawasan, sehingga publik mengetahui, melihat dan merespon apa yang telah kita lakukan,” katanya.

Selanjutnya, Hery Mokhrizal juga mengungkapkan nilai keterbukaan informasi publik sementara di Provinsi Kepri adalah 82,28 poin, tinggal 7,73 poin lagi menuju kategori “Informatif”.

“Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan tahun ini kita bisa membawa Provinsi Kepulauan Riau melangkah 2 tingkat dari kategori sebelumnya “Menuju Informatif ” menjadi “Informatif”,” harapnya.

Dalam Kegiatan ini Gubernur Ansar melalui Hery Mokhrizal juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif yaitu pada Kategori Kabupaten/Kota diserahkan kepada Kabupaten Bintan dan Kota Batam.

Kemudian, Kategori Badan Publik Vertikal Tingkat Provinsi Kepri diserahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepri, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kepri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri, Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, dan Polda Kepri.

Baca Juga :   Sekdaprov Adi: Ranperda Pengelolaan Keuda Demi Tertib dan Efisiensinya Keuangan Daerah

Sedangkan Kategori Badan Publik Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota diserahkan kepada Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Karimun, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Anambas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karimun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karimun.

Mengenai pelatihan Bahasa Inggris (Conversation Course) Bidang Humas dan Jurnalis Kepri 2022 yang turut dibuka, Gubernur Ansar melalui Hery Mokhrizal menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan pelatihan ini.

“Saya mengharapkan peserta pelatihan ini dapat mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan kompetensi Humas dan Jurnalis Kepri dalam menggunakan bahasa Inggris,” himbau Hery Mokhrizal.

Sementara itu ditempat yang sama, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri Hasan diwakili oleh Sekretaris Dinas Kominfo Aludin Andi mengatakan keterbukaan informasi publik sangat memiliki keterkaitan dengan beberapa hal, diantaranya indeks demokrasi dan lainnya.

Baca Juga :   Kafilah Kepri Masuk 10 Besar Nasional Di Ajang STQH XXVI Maluku Utara

“Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab bersamaan,” imbuhnya.

Selanjutnya, Andi menjelaskan kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara disisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis serta kebebasan informasi juga memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Menurut Andi, kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya Clean and Good Governance, karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel.

“Pemprov Kepri sangat concern dan memberikan atensi yang besar dalam keterbukaan informasi publik, baik dengan meningkatkan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas informasi, memperkuat komitmen organisasi dan digitalisasi,” imbuhnya. (*)

Artikulli paraprakPolsek Siantan Mengimbau Masyarakat Cegah Covid Varian Baru Segera Vaksin
Artikulli tjetërUMP Kepri Tahun 2023 Ditetapkan Sebesar Rp 3.279 Juta

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.