Beranda Kepri Tanjungpinang Menyikapi Dugaan Pelanggaran IMB Milik Haldy Chan, Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Langsung...

Menyikapi Dugaan Pelanggaran IMB Milik Haldy Chan, Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Langsung Turun Kelapangan

0

Putrakepri.com, Tanjungpinang-Menyikapi tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungpinang pada bulan September tahun 2019 yang langsung turun ke lokasi bangunan milik Haldy Chan karena dugaan pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di jalan WR Supratman kilometer 8 Kelurahan Air Raja Kota Tanjungpinang. Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Hot Asi Silitonga dari partai Gerindra kini langsung turun ke lapangan. Rabu (3/8/22).

Atas laporan masyarakat Djodi Wirahadikusuma yang mengatakan bahwa dirinya sudah menyurati Dinas terkait diantaranya Dinas PUPR Kota Tanjungpinang, Dinas Kimpraswil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang, Lurah Air Raja dan DPRD Kota Tanjungpinang namun hingga kini belum ada tindak lanjutnya.

Baca Juga :   Gubernur Ansar Jamin Pembangunan Jalan Tidak Rusak Estetika Vihara Dharma Sasana

“Mendapat laporan dari warga, saya langsung menyikapi dan turun ke lapangan. Dan diantara bangunan ruko yang berlantai 3 itu pada bangunan roku deretan nomor 7 setelah fasum. Terdapat bangunan yang di duga fasum namun telah di bangun ruko karena terlihat ganjil serta tidak sama dengan bangunan lainnya,” terangnya saat dilapangan.

Fasum (Fasilitas Umum) pada site plan dinyatakan ada 3 namun kenyataannya dilapangan hanya 1. Sementara dari data yang diperoleh media ini IMB yang diajukan kepada Pemerintah Kota Tanjungpiang pada tahun 2012 akan membangun 44 ruko dengan 3 tingkat. Kenyataan dilapangan kini ruko itu disulap menjadi 49 bangunan ruko dengan 3 tingkat.

Baca Juga :   Gubernur Kepri Dianugerahi Santri of the Year

Disamping itu ada bangunan parit yang mengenai lahan milik Djodi. Dan beberapa bangunan ruko yang di dalam surat pembelian akan menyediakan lahan seluas 3 meter di bagian depan dan belakang.

” Kalau sebagian ruko tepatnya bangunan yang paling ujung itu diberi lahan 3 meter di belakangnya itu juga akan mengenai batas lahan saya,” jelasnya.

Dalam hal ini, pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang segera menyikapi atas dugaan pelanggaran IMB yang dikeluarkan pada tahun 2012. Karena tindakan Sat PP Kota Tanjungpinang dan Dinas PU yang turun pada tahun 2019 hingga kini tidak ada kelanjutannya.(Ijun)

Baca Juga :   Dihadapan Suku Laut, Gubernur Ansar Paparkan Komitmennya Sejahterakan Masyarakat Pesisir

 

Artikulli paraprakHamili Anak di Bawah Umur Hingga Keguguran, Pria Ini di Ringkus Polisi
Artikulli tjetërTerkait Surat Kejati Kepri Pada PT MIPI, LSM Cindai Akan Laporkan ke Kejagung

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.