Beranda Kepri Tanjungpinang Negosiasi Persenan Demi Demokrasi Yang Aman : Presidential Threshold

Negosiasi Persenan Demi Demokrasi Yang Aman : Presidential Threshold

201
0

Putrakepri.com, Tanjungpinang- Presidential Thresshold adalah ambang batas pengajuan calon presiden berdasarkan jumlah kursi anggota partai politik di DPR. Sistem ini sudah sejak lama menjadi patokan dalam pencalonan presiden Indonesia dan masih ada sampai sekarang. Kendati demikian, bukan berarti tidak ada yang menentang sistem ini untuk terus dijalankan.
Seperti halnya baru-baru ini Mahkamah Konstitusi (MK) menerima banyak gugatan mengenai “Presidential Threshold”.

Gugatan yang dilayangkan adalah agar angka persenan dari presidential threshold diturunkan dari 20 % menjadi 0 %. Gugatan yang terbaru berasal dari Mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo. Refly Harun dan Salman Darwis yang mengajukan gugatan tersebut selaku kuasa hukum dari Gatot.
Pasal yang digugat oleh Gatot adalah pasal 222 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur tentang presidential threshold.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat perolehan kursi DPR, atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Argumen terkait yang memberikan alasan masuk akal tentang mengapa tingkat presidential threshold harus diubah menjadi 0%, pernyataan ini datang dari Hendri Satrio, yang adalah seorang pengajar komunikasi politik Universitas Paramadina, sekaligus pendiri survei Kedai Kopi.

“Mari kita bicara tentang presidential threshold dulu, kalau dibatasi maka yang bisa maju itu bukan ditentukan oleh rakyat, tapi ditentukan oleh sang pemegang tiket (parpol) dan threshold ini pun pada akhirnya membuat ongkos politiknya mahal.” Kata Hendri.

Baca Juga :   Ketua LSM Getuk Apresiasi 'Harmonisasi Kampong Kite' Oleh FKMPT

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa Gatot dan Hendri memang memiliki alasan yang kuat dan masuk akal untuk menentang tingkat persenan presidential threshold yang menurut mereka terlalu tinggi, yaitu 20%. Sebenarnya, penolakan atau gugatan yang diajukan memang ada benarnya. Benar, karena negara kita ini adalah negara yang dikenal dengan “demokrasi”.

Bagaimana jadinya, apabila semua keputusan yang penting seperti ini hanya diperbolehkan kepada salah satu atau beberapa kubu yang paling kuat saja? Hal ini berarti tidak terdapat demokrasi yang nyata dalam usaha menjalankan pemerintahan negara.

Namun, bila dipertimbangkan dengan seksama, permintaan untuk langsung menurunkan tingkat persenan dari 20% menjadi 0% terbilang cukup ekstrim dan beresiko. Penurunan atau perubahan yang terjadi secara tiba-tiba bisa berakibat fatal dan menggangu sistem pemerintahan yang sudah berlangsung. Tindakan ini cukup impulsif dan kurang bijaksana, apabila memaksakan untuk membuat sebuah gebrakan baru dengan target yang kurang wajar.

Seperti pernyataan dari Ketua DPP PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Mardani Ali Sera yang menyebutkan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk menurunkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dari yang berlaku saat ini, merespon dari judicial review yang diajukan beberapa pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus ketentuan presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. “PKS hingga saat ini terus berusaha untuk menurunkan presidential threshold. Usulannya maksimal 10% dan minimalnya sama dengan parliamentary threshold 4%,” kata Mardani pada Rabu (15/12/2021).

Baca Juga :   Beda Pilihan, Tetap Satu Tujuan

Walaupun begitu, Mardani juga mengatakan bahwa pihaknya memandang positif serta mendukung pada usulan presidential threshold nol persen.

“Presidential Threshold 20% ini membatasi arena kontestasi dan melimitasi peluang wujudnya kontestasi karya dan gagasan,” ujar Mardani.

Dilihat dari pernyataan pertama oleh Mardani, terlihat usulan yang cukup bijaksana dalam menghadapi permasalahan yang sedang terjadi. Mengatasi krisis dengan berusaha terlebih dahulu menurunkan setengah dari jumlah persenan sebelumnya. Strategi yang bagus untuk mencapai tujuan secara perlahan dan tertata rapi. Karena dengan mengurangi secara bertahap akan membuat sistem yang ada dapat secara alami menyesuaikan dengan peraturan baru yang akan dikeluarkan dan bisa lebih efektif terhadap keberhasilannya pemilu Indonesia pada tahun-tahun ke depan.

Dalam hidup selalu terdapat keseimbangan yang berimbas munculnya pro dan kontra dalam beberapa hal. Sama halnya juga dengan adanya presidential threshold, apabila ada yang menentangnya maka ada juga yang mendukung dan menganggap hal ini benar untuk diterapkan dalam sistem kenegaraan.

Salah satu pendapat yang berada di posisi mendukung tingkat presidential threshold sebesar 20% berasal dari Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi alias Awiek yang mengatakan, adanya presidential threshold sebagai bentuk insentif atau penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang di pemilu.

Baca Juga :   Dum Truk Tanpa Plat Nopol Kembali Beraksi di Penimbunan Proyek Penanganan Banjir Sei Jang

Presidential threshold membuat presiden terpilih mendapat dukungan dari partai politik di parlemen nantinya, dan ini akan membantu dalam melancarkan koordinasi selama pemerintahan presiden itu sendiri. “Jangan sampai presiden terpilih nantinya tidak dapat dukungan di parlemen sehingga akan menghambat kebijakan yang dibuatnya.” Kata Awiek, Rabu (15/12/2021).

Pernyataan persetujuan dari Awiek memang merupakan haknya dan itu juga tidak bisa dibilang salah. Karena, apabila dilihat secara netral memang hak tersebut bisa dibilang layak didapatkan setelah perjuangan dari anggota-anggota parpol saat berjuang agar bisa menduduki kursi DPR. Semacam apresiasi diri agar merasa keberadaannya berarti.

Namun, yang salah di sini adalah pada statement kedua yang dikeluarkan olehnya. Pernyataan kedua lebih terdengar seperti ancaman yang sangat kekanakkan sekali. Bukankah parlemen diciptakan untuk membantu presiden dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat? Bagaimana bisa tugas tersebut bisa ditolak hanya karena tidak setuju dengan presiden yang dicalonkan atau menjabat nanti? Tidak bijaksana sekali untuk menggabungkan perasaan dan permasalahan pribadi ke dalam sistem pemerintahan yang di dalamnya juga terdapat rakyat dan akan bisa mempengaruhi kehidupan rakyat nantinya. Miris sekali, seharusnya pemilihan bahasa lebih diperhatikan, karena bukan hanya presiden yang menjadi contoh bagi rakyatnya, tapi parlemennya juga yang katanya merupakan “perwakilan rakyat”.

Penulis Rafli Ihza mahasiswa Stisipol Raja Haji

Artikel sebelumyaTCR Skincare Kwalitas Bersaing dan Harga Terjangkau
Artikel berikutnyaGiat Wanti-Wanti Kursi, Rakyat Tak Terurusi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.