Beranda Kepri Tanjungpinang Unras Mahasiswa Mendesak Walikota Mengambil Sikap

Unras Mahasiswa Mendesak Walikota Mengambil Sikap

75
0

Putrakepri.com, Tanjungpinang – Mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemerhati Lingkungan Kota Tanjungpinang melakukan unjuk rasa depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Jalan Peralatan Kilometer 7, Senin (18/10/21).

Dalam aksi tersebut Mahasiswa menyampaikan tujuh pernyataan sikap yaitu mendesak kepada Walikota Tanjungpinang mencopot Kepala Dinas (Kadis) PUPR dari jabatannya yang di nilai tidak becus dalam mengemban amanah jabatan yang diberikan.

Salah satu Mahasiswa Erik Kantona meminta kepada Dinas terkait dalam hal ini PUPR, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kota Tanjungpinang agar bisa menerima kami secara face to face terkait apa yang ingin di sampaikan.

Baca Juga :   Kajati Kepri Ikuti Program Vaksinasi Covid-19

“Harapannya hak – hak masyarakat dapat di tunaikan karena ini berbicara dampak yang di rugikan ataupun dampak yang di alami oleh masyarakat itu sendiri, ” sampainya Erik.

Dalam hal ini Mahasiswa mendesak “kepada Walikota Tanjungpinang mencopot Kepala Bidang (Kabid) yang dinilai tidak becus dalam mengemban amanah jabatan yang diberikan sumber daya air PUPR dari jabatannya, mendesak Walikota Tanjungpinang untuk mencopot Lurah Tanjung Ayun Sakti dari jabatannya yang dinilai tidak becus dalam mengemban amanah yang diberikan,”

Baca Juga :   Letkol Laut (P) Puji Basuki Resmi Jabat Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun

Erik juga meminta kepada perusahaan untuk segera merealisasikan pemberian kompensasi bagi para nelayan yang terdampak dari pengerjaan proyek pembangunan folder pengendalian banjir di Pemuda, secara layak dan sesuai dengan dampak dan kerugian.

“kepada perusahaan untuk segera merevitalisasi dan segera melakukan reboisasi terhadap kerusakan mangrove yang terjadi akibat penimbunan dalam pengerjaan proyek tersebut,” Jelas Erik saat diwawancarai.

Terakhir Erik menambahkan kepada pelaksana pengerjaan dalam hal ini (Kementrian PUPR Dirjend SDA) untuk segera memutuskan kontrak terhadap perusahaan pemenang lelang proyek atau perusahaan pelaksana pengerjaan pembangunan folder pengendalian banjir di Pemuda apabila perusahaan tersebut tidak mampu meminimalisir serta menyelesaikan dampak yang di timbulkan dari pengerjaan proyek tersebut. (Erlangga)

Artikel sebelumyaSecara Aklamasi, Ilfanora di Tunjuk Menjadi Ketua Srikandi PP Kota Tanjungpinang
Artikel berikutnyaTerkait Laporan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Wako dan Wawako Irit Bicara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.