Beranda Kepri Tanjungpinang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dari BSPS Terancam di STOP

Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dari BSPS Terancam di STOP

33
0

Putrakepri.com, Tanjungpinang-Terkait bantuan Rumah Tidak Layak Huni di kelurahan Melayu Kota Piring Kota Tanjungpinang, hasil survei awak media dilapangan terlihat ganjil, rumah induk pemiliknya Jamilah ternyata sempat di rehap pada tahun 2018 namun tidak selesai, dan mendapat Bantuan dari pihak kementeian PUPR senilai 20 juta untuk material Rp 17.500.000 dan upah tukang Rp 2.500.000.

Namun oleh Jamilah yang mendapat bantuan itu tidak menyelesaikan bangunan yang tertunda tersebut. kenyataannya Jamilah malah menambah bangunan rumahnya hingga memakan lahan milik Djodi Wirahadikusuma seluas lebih kurang 8 x 12 meter yang memiliki surat sertifikat.

Baca Juga :   Kafilah Kota Tanjungpinang Masuk Final 4 Cabang Lomba Mtq Ke- 7 Tingkat Provinsi Kepri

Sebelumnya menurut Lurah Melayu Kota Piring, Balqis Rizky Ananda, mengatakan pembangunan rumah milik Jamilah sebelumnya hanya berdasarkan syarat surat keterangan kepemilikan lahan. Lahan milik Jamilah itu di akuinya didapat dari hasil hibah oleh Antoni.

“Oleh karena itu Jamilah mendapat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementrian PUPR. Yang seharusnya memenuhi persyaratan penerima sebagai berikut, WNI yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah dengan surat alashak yang sah dalam arti kata tidak dalam sengketa sesuai tata ruang wilayah. Serta belum memiliki rumah atau memiliki dan menepati satu satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni. Belum pernah memperoleh BSPS atau Bantuan perumahan. Berpenghasilan baling banyak sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) dan bersedia berswadaya dan membentuk kelompok dengan pernyataan tanggung rentan,” terangnya.

Baca Juga :   Peristiwa 9 Napi di Aceh Kabur, Lapas Kelas IIA Tanjungpinang Bersama TNI-Polri Gelar Razia Mendadak

Pihak PUPR melalui Viona selaku pihak pendamping BSPS mengatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai yang ditunjuk dengan anggaran yang diberikan berbentuk material. Jika pemilik rumah membangun rumahnya lebih besar lagi itu tidak ada kaitan dengan pihak PUPR.

“Kita hanya menguncurkan dana bantuan kepada masyarakat yang menerima bantuan BSPS dengan kegiatan selesai selama dua bulan. Masalah pemiliknya mau membangun rumahnya lebih besar lagi itu bukan urusan kami,” tegasnya.

Sementara kuasa hukum Jamilah, Amran Lubis SH saat dijumpai media ini dilokasi mengatakan kleinnya mendapat bantuan itu sudah sesuai prosedur. Masalah bangunan lahan yang kabarnya memakan lahan Djodi itu tidak benar.

Baca Juga :   KPU Kota Tanjungpinang Siap Salurkan Logistik ke 444 TPS

” itu lahan hibah yang didapat dari Antoni ada bukti suratnya. Dan Masalah ini sudah saya sampaikan ke pusat agar di tindak lanjuti, ” terangnya.

Amran Lubis juga mengatakan dirinya sudah lama beracara di Kepri ini, namun tidak memiliki kantor di disini tapi di Jakarta. (Joen)

Artikel sebelumyaGubernur Ansar Meminta Pengalokasian Lahan Di Dompak Diatur Dengan Baik
Artikel berikutnyaPencari Suaka Warga Afganistan, Demo Menanti Kejelasan Status Mereka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.