Beranda Kepri Batam Sebanyak 639 Slop Rokok dan 1.056 Miras Ilegal Diamankan BC Batam

Sebanyak 639 Slop Rokok dan 1.056 Miras Ilegal Diamankan BC Batam

32
0

Putrakepri.com, Batam- Sebanyak 639 Slop Rokok dan 1.056 Miras Ilegal dengan nilai barang mencapai Rp 500 Juta berhasil diamankan pihak patroli Bea Cukai Batam, Jumat (20/8/21)

Pihak Patroli Laut Bea Cukai Batam yang terdiri dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam dan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Batam berhasil mengamankan KM I Putri II Putra yang memuat rokok dan minuman keras (miras) ilegal di Perairan Dapur 12 Atas, pada hari Kamis lalu.

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) M. Rizki Baidillah menjelaskan kronologi berawal dari Tim Patroli Bea Cukai Batam yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah kapal yang dicurigai membawa rokok dan miras ilegal di Perairan Dapur 12 Atas.

Baca Juga :   Setelah di Suntik Vaksin Covid-19, Begini Kondisi Kapolda Kepri

“Lalu sekitar pukul 00.45 WIB, Tim Patroli segera menuju Perairan Dapur 12 Atas dan segera merapat ke
kapal tersebut dan dilanjutkan dengan pemeriksaan muatan kapal dan dokumen kepabeanan,” papar Rizki.

Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kapal tersebut membawa rokok dan miras namun tidak dilengkapi dengan dokumen kepabeanan dan/atau cukai.

“Selanjutnya Tim Patroli mengamankan kapal tersebut, dan dilakukan pencacahan atas rokok dan miras
yang diduga ilegal,” lanjut Rizki.

Atas penangkapan tersebut, Bea Cukai Batam mengamankan 1 unit sarana pengangkut KM I Putri II Putra
yang membawa muatan tanpa dilindungi dokumen kepabeanan, 389 slop rokok merek HM, 250 slop rokok
merek HMB, dan 1.056 kaleng miras merek C ukuran 330ml.

Baca Juga :   Targetnya, Semua Memiliki Akses Air Minum

“Bahwa taksiran nilai barang seluruh muatan dari kapal KM I Putri II Putra mencapai Rp 500.000.000
dengan potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp 290.000.000,” pungkas Rizki.

Kapal KM I Putri II Putra tersebut diduga melanggar pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2007 tentang Cukai dan pasal 71 ayat 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas.(Joen)

Artikel sebelumyaAnsar Bepesan Kepada Kepala Daerah Berikan kemudahan kepada para investor
Artikel berikutnyaGubernur Menyebutkan Pergantian Perda nomor 7 tahun 2016 ini Bertujuan Mengevaluasi Perangkat Daerah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.