Beranda Kepri Pemprov Kepri Sampaikan Beberapa Faktor Defisit Pada DPRD

Pemprov Kepri Sampaikan Beberapa Faktor Defisit Pada DPRD

114
0

PutraKepri.com, TANJUNGPINANG –Defisit anggaran yang terjadi saat ini, disebabkan beberapa faktor. Pemerintah Provinsi Kepri berkilah bahwa pembayaran kepada pihak ketiga dan kebijakan pemerintah pusat memberikan gaji ke-13 kepada ASN dan DPRD serta pembiayaan kegiatan reses yang bertambah harinya menjadi penyebab melebarnya defisit.

“Untuk mengakomodir belanja wajib dimaksud, Pemprov Kepri melakukan penyesuaian belanja dengan tetap mempertahankan alokasi fungsi pendidikan sebesar 20 persen dan kesehatan sebesar10 persen,” kata Wakil Gubernur Kepri Isdianto, saat memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi di ruang rapat paripurna DPRD, Kamis (9/6).

Baca Juga :   Menhub Setujui Proyek Strategis di Kepri

Penyesuaian itu, sambungnya, diambil dari belanja-belanja yang tidak terkait langsung dengan infrastruktur dasar dan pelayanan masyarakat.

Sedangkan untuk proyek multiyear Gurindam 12 yang disoroti dewan, Pemprov Kepri bersikukuh bahwa kegiatan tersebut merupakan proyek strategis yang sejalan dengan prioritas nasional.

Dengan penataan ini, akan memperbaiki lingkungan yang akan menjadi objek wisata baru dan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

“Oleh karena itu, Pemprov Kepri pada perubahan APBD tahun 2018 ini masih tetap memprioritaskan proyek multiyear tersebut,” kata Isdianto.

Baca Juga :   Perwako Atur Hibah dan Bansos

Menanggapi kritik dari Fraksi Hanura Plus dan PPP-PKS, tentang piutang kepada PT ATB sebesar Rp23,4miliar, Pemprov Kepri telah membentuk tim penyelesaian yang melibatkan unsur DPRD, BP Batam, dan PT ATB. Nantinya, tim ini akan melakukan mediasi dengan PT ATB.

Pemprov juga menjawab kritik masih nihilnya realisasi labuh jangkar sebesar Rp60 miliar. Menurut Isdianto, hal ini disebabkan belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU No23 tahun 2014 sebagai dasar untuk melakukan pemungutan retribusi labuh jangkar.

Baca Juga :   Himpaudi Tanjungpinang Laksanakan Family Gathering Peningkatan Pendidikan di Kota Tanjungpinang

Pemprov Kepri masih terus berkoordinasi dengan Kemenhub, dan Kemendagri agar Rancangan PP tersebut dikeluarkan.

DPRD Provinsi Kepri rencananya akan mengesahkan APBD Perubahan Provinsi Kepri pada 25 September mendatang. Pengesahan ini dilakukan sehari setelah paripurna Istimewa hari jadi yang dilaksanakan pada 24 September.(PK/HMS)

Artikel sebelumyaPandangan Fraksi Ranperda Perubahan APBD 2018
Artikel berikutnyaRapat Paripurna DPRD Penyampaian KUA Dan PPAS APBDP Kota Tanjungpinang Ta 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.